Satgas TMMD Ke-128 Kodim 1801/Manokwari Bangun WC RTLH Sesuai Standar Kesehatan ‎

 


‎Manokwari Utara – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-128 Kodim 1801/Manokwari terus melaksanakan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, Minggu (17/5/2026). Salah satu pekerjaan yang saat ini dikerjakan yakni pembuatan WC untuk melengkapi fasilitas rumah warga.

‎Anggota Satgas TMMD, Sertu Yasin, mengatakan pembangunan WC dibuat dengan memperhatikan standar kesehatan dan kemudahan penggunaan bagi masyarakat. Pada pengerjaan tersebut, Satgas menggunakan kloset jongkok berbahan keramik agar lebih kuat, mudah dibersihkan dan nyaman digunakan.

‎“Pembuatan WC ini dibuat sederhana namun tetap memenuhi standar kesehatan dengan menggunakan kloset jongkok dari keramik sehingga lebih awet dan mudah dibersihkan,” ujar Sertu Yasin.

‎Ia menambahkan, keberadaan WC yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kampung Tanah Rubuh.

‎Selain membangun rumah layak huni, Satgas TMMD juga terus melengkapi sarana penunjang lainnya agar rumah yang dibangun benar-benar nyaman ditempati warga.

‎Program TMMD Ke-128 Kodim 1801/Manokwari diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.

(Tim/Red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

*Polres Pasaman Barat Distribusikan Puluhan Ton Beras Murah Kepada Masyarakat Di Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman*

Gambar
  pasamanbarat.sumbar.polri.go.id -- Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), menyalurkan puluhan ton beras Bulog jenis SPHP sejak tanggal 9 Agustus 2025. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik melalui Kabag Ops Kompol Muzhendra, Senin (25/8/2025). Disebutkan, sebanyak 31 ton beras Bulog jenis SPHP disalurkan kepada masyarakat dalam program kegiatan Pasar Pangan Murah, dengan melibatkan seluruh Polsek jajaran di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. "Dalam kegiatan Pasar Pangan Murah, pihaknya memberikan harga kepada masyarakat untuk jenis beras SPHP kemasan lima kilogram sebesar Rp. 63.000," sebutnya. Dijelaskan, saat ini pasar pangan murah dilaksanakan di halaman Kantor Wali Nagari Aua Kuniang, Jorong Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman. Masyarakat bisa mendapatkan beras Bulog SPHP dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan langsung datang ke stand posko Pangan Murah.  "Sebanyak satu setengah ton beras Bul...
Baca selengkapnya

Rekonsiliasi Bersejarah! Laskar Merah Putih Tutup Babak Konflik Internal

Gambar
   Jakarta, 18 April 2026 — Dinamika internal organisasi Laskar Merah Putih memasuki babak baru menyusul kembalinya Ade Erfil Manurung ke dalam kubu kepemimpinan HM Arsyad Cannu. Momentum ini dinilai sebagai sinyal kuat berakhirnya dualisme yang selama beberapa tahun terakhir membayangi tubuh organisasi tersebut. Pertemuan strategis antara kedua tokoh berlangsung pada 17 April 2026 di lokasi yang bersifat privat. Meski digelar tertutup, hasil dialog tersebut membawa dampak signifikan terhadap konsolidasi internal organisasi. Sejumlah pihak menyebut pertemuan ini sebagai titik balik menuju rekonsiliasi menyeluruh. Legitimasi Hukum dan Penguatan Kepemimpinan Sebelumnya, kepemimpinan HM Arsyad Cannu telah memperoleh legitimasi hukum melalui putusan PTUN DKI Jakarta serta PN Jakarta Barat. Kedua lembaga peradilan tersebut menetapkan Arsyad Cannu sebagai Ketua Umum yang sah secara hukum. Selain itu, pengesahan administratif juga telah dikukuhkan melalui terbitnya legalitas dari Kem...
Baca selengkapnya

Menteri Polkastrat Dema UIN IB Padang Akan Kaji UKT, Minta Rektor Tinjau Kembali SK Penetapan

Gambar
   PADANG  - Aulia Eka Putra, Menteri Politik dan Kajian Aksi Strategis (Polkastrat) Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Imam Bonjol Padang, berencana mengkaji penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru. Aksi ini didasari oleh banyaknya keluhan yang ia terima dari mahasiswa terkait besaran UKT yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Dalam keterangannya kepada awak media, Aulia Eka Putra menjelaskan bahwa pihaknya akan segera mengumpulkan data dan testimoni dari mahasiswa baru yang merasa keberatan dengan penetapan UKT. "Kami menduga ada ketidaksesuaian data yang digunakan oleh rektorat sebagai dasar penetapan UKT. Banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu justru ditempatkan pada golongan tinggi, yang tentunya sangat memberatkan," ujar Aulia. Menurutnya, masalah ini adalah isu krusial yang harus segera diselesaikan. "Pendidikan seharusnya dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali. Jika penetapan UKT tidak adil, ma...
Baca selengkapnya